Jakarta,batamtv.com, – Anggota DPRD Jakarta Fraksi Demokrat, Lazarus Simon Ishak, meminta Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, memangkas anggaran hibah yang dialokasikan kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Lazarus menyebutkan hibah untuk Forkopimda pada APBD 2025 mencapai Rp 600 miliar, jumlah yang menurutnya perlu dikaji ulang karena diberikan tanpa prosedur yang jelas dan transparan. “Setahu saya, setelah pembahasan anggaran mencapai tahap akhir, tiba-tiba muncul usulan hibah untuk Forkopimda yang langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang tidak diikuti dengan baik,” ujar Lazarus dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Pengajuan hibah untuk Forkopimda, yang mencakup TNI, Polri, dan Kejaksaan, seharusnya dilakukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta memiliki manfaat langsung bagi masyarakat Jakarta. “Meskipun mereka memperoleh pendanaan dari APBN, hibah dari APBD Jakarta sebaiknya diberikan dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan,” kata Lazarus.
Lazarus mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru.
Meskipun Lazarus tak mengetahui alasan pengesahannya, sebagai wakil rakyat, ia mengaku berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, termasuk soal anggaran. “Semua harus benar dan transparan,” katanya. Permintaan kepada Pramono-Rano ini berkaitan dengan pelantikan mereka yang tinggal menghitung hari, yakni pada 20 Februari 2025. Pramono-Rano akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian dijadwalkan menjalani pembekalan di Akmil Magelang pada 21 Februari 2025.
Pramono, melalui Ketua Tim Transisi Ima Mahdiah, sebelumnya merencanakan pemangkasan anggaran konsumsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sebagai langkah penghematan. Anggaran yang selama ini digunakan untuk makan dan konsumsi rapat di lingkungan Pemprov Jakarta terbilang fantastis, mencapai Rp700 miliar per tahun.
“Ada beberapa penghematan, misalnya snack rapat dan makan kantor, ternyata anggarannya mencapai Rp700 miliar untuk se-DKI. Itu yang perlu dihemat,” ujar Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).
Langkah penghematan ini juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menekan anggaran pada tahun 2025. Ima menjelaskan bahwa dalam dua minggu terakhir, Tim Transisi Pramono-Rano telah berkoordinasi dengan 70 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan program 100 hari kerja Pramono-Rano dapat berjalan efektif begitu mereka resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Upaya penghematan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di Pemprov Jakarta.
Penanggungjawab : Oktarian
Editor : Sofyan Atsauri
Sumber : Kompas.com
