TANJUNGPINANG, batamtv.com – Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) mengancam akan melakan aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, ancaman itu menyusul tidak ditanggapinya surat permohonan Audiensi dari Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepulauan Riau, oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Muhammad Zhein Noor Ramadhan, Plt. Ketua Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepulauan Riau mengatakan surat permohonan di kirim pada Senin 13 November 2023 lalu dengan nomor surat 002/B/GPR-KEPRI/XI/2023, yang bertujuan untuk melaksanakan audiensi terkait dugaan Polda Kepri yang menduga adanya perekrutan honorer fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
“Sampai hari ini belum ada konfirmasi dari Sekretaris DPRD Provinsi Kepri, padahal sudah 5 hari surat masuk tetapi tidak ada konfirmasi sama sekali apa beliau sedang bersedia atau tidak” ujar Zhein.
Senada hal itu Sekretaris Gerakan Pemuda Revolusioner (GPR) Kepri, Media Iskandar menyayangkan hal tersebut. Padahal pihaknya sudah sejak 5 hari ini menunggu tanggapan dari Sekwan terkait surat yang di layangkan, akan tetapi sangat disayangkan tidak ada kabar apa pun yang kami terima.
“Kami juga mendesak Polda Kepri untuk sesegera mungkin mengungkapkan hal ini, dugaan honor fiktif yang hampir mencapai ratusan orang tersebut jelas adalah penyelewengan kekuasaan. Kita ingin berdialog tetapi kalau seperti ini, kami menilai Sekwan tidak siap untuk bertemu kami,” lanjut Zhein.
Dari hal tersebut GPR Kepri akan datang dengan cara lain ke kantor DPRD Provinsi, jika permohonan audiensi bersama Sekretaris DPRD Provinsi Kepri tidak dipenuhi.
“Kami sebagai pemuda dan juga mahasiswa ingin mencari kejelasan terkait dugaan Polda Kepri tersebut, yang menduga adanya perekrutan honorer fiktif di Setwan DPRD Provinsi Kepri. Jika tidak siap bertemu secara dialog maka kami siap untuk hadir dengan cara yang lain” tutup Zhein selaku Plt Ketua GPR Kepri.
editor : oktarian
reporter : dwi susilo
