BATAM, batamtv.com – Pengurus DPD APSI Kepri berperan aktif dalam mengikuti program DPP APSI. Terbaru DPD APSI Kepri ikut serta dan berperan aktif pada acara Security Benchmarking yg digelar DPP APSI ke Pulau Pinang Malaysia tgl 19 September 2023 lalu bekerjasama dengan HBT Force (M) SDN.BHD., sebuah badan usaha jasa pengamanan (BUJP) yang berkantor pusat di Penang Malaysia.
Untuk diketahui benchmarking adalah suatu proses perbandingan dalam bisnis mencakup kinerja produk atau layanan dari perusahaan dengan kompetitor pada industri yang sama dalam hal ini bisnis sekurity.
Kepada awak media batamtv.com, Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar mengungkapkan banyak hal yang dapat dipelajari dari acara tersebut, baik dari segi anggota sekuriti maupun dari proses perijinan dalam berbisnis.
“Walaupun kita menyadari bahwa setiap regulasi berbeda-beda di setiap negara dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing masing yang disesuaikan dengan keadaan negara masing masing,” ujar Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar Selasa, (26/09).
Dia mengakui Pemerintah Indonesia komitmen berusaha menyederhanakan perijinan berusaha sehingga anologi tidak memotong ayam yang akan bertelur terwujud.
“Artinya memudahkan pengusaha dalam perijinan sehingga nanti setelah berkembang baru dikenakan pajak,” jelasnya.
Berdasarkan pengamatannya selama mengikuti kegiatan tersebut, Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar melihat sebuah BUJP di Malaysia hanya perlu 1 anggota asiosasi untuk rekomendasi perijinan dan ijin usaha tersebut ijin berlaku diseluruh negeri Malaysia.
“Kalau di Indonesia harus mempunyai tanda anggota asiosasi di setiap Propinsi dan setiap ijin berusaha. Artinya jika satu BUJP mempunyai cabang di 34 Propinsi Indonesia dg 2 perijinan seperti jasa sekurity & pelatihan maka BUJP itu harus mempunyai 34 x 2 tanda anggota Abujapi.
“Apabila dikalikan jumlah iuran pertahun sekita Rp 3 jutaan maka perusahaan harus mengeluarkan dana perijinan yang lumayan besar hanya untuk tanda anggota Asiosasi saja dan ini akan memberatkan pengusaha apalagi pengusaha pemula yang bermodal kecil,” sebutnya.
“Sedangkan dalam hal anggota sekuriti, para anggota sekuriti mempunyai 3 tingkatan pelaksana yaitu pertama anggota sekuriti biasa, anggota sekuriti bersenjata dan 3 anggota sekuriti bodyguard dengan sistem pelatihan sekuriti hanya dilaksanakan pihak Kepolisian Diraja Malaysia,” tambahnya.
Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar mengungkapkan tenaga sekuriti di Malaysia tidak mengenal upah minimum propinsi (UMP) yang berbeda disetiap Propinsi.
Namun menganut asas satu gaji dengan nominal yang sama untuk seluruh negeri dengan pekerjaan yg sama yaitu gaji sekurity sekitar RM 1600 hingga 1800 basic.
“Mereka beranggapan pekerjaan sama tanggungjawab sama mestilah sama gaji mereka diseluruh negeri Malaysia, ” ucap Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar.
“Itu sebagian hal hal yang dapat kami rangkum dari acara Sekurity Benchmarking , semoga kedepan Usaha BUJP semakin baik dan proses memuliakan profesi satpam yang sudah dicanangkan oleh bapak Kapolri dapat segera terealisasi, sehingga profesi satpam benar benar dihargai sebagaimana mestinya, minimal hak hak normatifnya terpenuhi, ” pungkas Ketua DPD APSI Kepri Aktif Daeng Syafar bersemangat.
Acara Sekurity Benckmarking ditutup dengan jamuan makan malam bersama antara Persatuan Industri Keamanan Malaysia bersama Asiosasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) di Hotel Dorsett Kuala Lumpur yang dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dan acara ramah tamah serta hiburan.
Diharapkan kedepannya agar anekdot kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah tidak ada lagi. Karena era sekarang era keterbukaan era reformasi dan sejalan dengan keinginan pemerintah yaitu menyederhanakan perizinan.
“Semoga hal itu segera terwujud, sehingga akan hadir banyak pengusaha pengusaha tangguh untuk Indonesia lebih baik, ” tutup Ketua DPD APSI Kepri Daeng Syafar.
editor : oktarian
reporter : muhammad amin
