BATAM, batamtv.com – Rasa was-was para nelayan di Kepri soal penerapan pelabuhan ikan terukur di Kepri agak berkurang. Saat ini, Gubernur Kepri tengah menyampaikan usulan bahwa di Kepri akan dibangun enam titik pelabuhan tangkap ikan terukur.
Adapun enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri, yang kemudian diusulkan yaitu Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
“Tentu saya mengapresiasi pak Gubernur yang sudah berjuang meminta KKP menetapkan enam pelabuhan. Kita provinsi kepulauan, tentu tiga pelabuhan tidak cukup, kasihan masyarakat di Karimun harus ke Batam, berapa banyak biayanya,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Propinsi Kepri Wahyu Wahyudin , Sabtu (7/1/2023).
Meski telah ditetapkan, politisi PKS itu meminta agar aktivitas bongkar muat perikanan tetap diperbolehkan di pelabuhan-pelabuhan lainnya.
Menurutnya, sarana prasarana di enam pelabuhan perikanan tersebut belum memadai seperti ketersediaan gudang bersuhu dingin (cold storage) dan labuh jangkar.
“Saya minta kepada KKP agar keenam pelabuhan tersebut jangan di kunci lokasinya agar yang selama ini tempat bongkar muat ikan masih bisa melakukan kegiatan sampai sarana dan prasarana pelabuhan lengkap,” pintanya.
Wahyu menuturkan, ia mendukung pelabuhan perikanan menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun ia meminta agar tarif yang ditetapkan terjangkau oleh nelayan sehingga tidak akan mempengaruhi harga ikan.
Ansar mengaku mendukung KKP dalam penguatan Pajak PNBP dalam menunjang pendapatan negara.
“Saya setuju menjadi PNBP tapi jangan sampai menyusahkan para pengusaha ikan dan nelayan,” pintanya.
Editor : Oktarian
Reporter : Muhammad Amin
