Yogyakarta, batamtv.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperkuat pemahaman insan pers mengenai industri kelapa sawit nasional dan tantangan tata kelolanya.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan memiliki tujuan edukatif. Meski bukan daerah penghasil sawit, masyarakat tetap memiliki keterkaitan dengan berbagai produk berbahan dasar kelapa sawit yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada industri batik.
Eddy juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri sawit, salah satunya terkait regulasi dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Menurutnya, GAPKI turut membantu upaya pemadaman kebakaran di luar area konsesi, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Namun, pelaku usaha masih menghadapi ketentuan tanggung jawab mutlak atau strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009.
“Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” jelas Eddy.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya peran pers dalam menyampaikan informasi mengenai industri sawit berdasarkan data dan fakta. Menurutnya, industri sawit Indonesia menghadapi berbagai sorotan dan kampanye negatif di tingkat global, terutama terkait isu lingkungan dan ketenagakerjaan.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad.
Ia mendorong wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol secara kritis, sekaligus menyajikan informasi mengenai praktik industri sawit secara proporsional dan berbasis fakta.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menilai kelapa sawit memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, komoditas tersebut berperan dalam menghasilkan devisa, membuka lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menekankan perlunya penguatan sektor perkebunan rakyat serta peningkatan daya saing industri sawit di tengah perkembangan perdagangan global.
Ia menilai peremajaan kebun rakyat, percepatan sertifikasi ISPO dan RSPO, serta penguatan kemitraan antara petani, BUMN, dan sektor swasta menjadi sejumlah langkah yang perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan industri sawit.
“Pembangunan sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta,” ujar Bustanul.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, menyampaikan bahwa media perlu menjaga kebebasan pers dan sikap kritis dalam memberitakan industri sawit, sekaligus memahami posisi strategis komoditas tersebut bagi perekonomian nasional.
Ia menyebut sawit memiliki sejumlah kontribusi, antara lain terhadap penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, perekonomian daerah, ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel, serta penyediaan minyak nabati dan bahan baku industri pangan.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional,” tegas Agus.
Menurut Agus, sikap kritis pers terhadap persoalan dalam industri sawit tetap diperlukan. Namun, pemberitaan juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan dilakukan secara profesional tanpa mengikuti kepentingan pihak tertentu.
Melalui workshop tersebut, PWI dan GAPKI berharap insan pers memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri kelapa sawit, mulai dari kontribusi ekonomi, keberlanjutan, regulasi, hingga tantangan perdagangan global. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berbasis data, berimbang, kritis, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sumber : humaspwikepri
