Tanjungpinang, batamtv.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, menyerap masukan pemangku kepentingan, serta merumuskan program prioritas yang responsif terhadap dinamika global dan kebutuhan wilayah.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menekankan pentingnya arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyebut tema dan prioritas RKPD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan pendidikan vokasi, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Di bidang kesehatan, peningkatan layanan difokuskan pada penguatan fasilitas, program beasiswa kedokteran, serta jaminan kesehatan daerah. Sementara itu, sektor ekonomi diarahkan pada penguatan pelaku usaha, dukungan bagi UMKM, serta bantuan bagi petani dan nelayan.
Untuk infrastruktur, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, penyediaan listrik desa melalui program “Kepri Terang”, layanan air bersih, serta penataan kawasan permukiman.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti perlindungan sosial melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal, termasuk nelayan dan petani, serta pemberian insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat.
Dalam paparannya, Ansar turut menyampaikan sejumlah capaian, di antaranya penurunan prevalensi stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional yang mencapai 98,43 persen.
Di sektor kebudayaan, pemerintah daerah melanjutkan revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan sarana pendukung seperti museum dan monumen bahasa.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan Kepulauan Riau.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 mencapai 7,89 persen dengan inflasi terkendali. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, sementara Indeks Pembangunan Manusia tercatat tinggi di tingkat nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan perlunya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata, serta kewaspadaan terhadap tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi.
Bima menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kesinambungan kebijakan pembangunan. Ia juga menyoroti pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan penguatan koperasi desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ruang kolaboratif yang mampu menampung aspirasi dan mendorong inovasi dalam perencanaan pembangunan.
Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, instansi vertikal, akademisi, serta tokoh masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : pariadi
Reporter : dwi susilo
