Tanjungpinang, batamtv.com – Peran hubungan masyarakat (humas) dinilai penting dalam menyajikan informasi layanan haji dan umrah kepada publik, sekaligus membangun citra positif lembaga dan pimpinan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Saibansah Dardani, saat menjadi narasumber bersama pegawai Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kepri di Hotel Nite and Day, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
“Humas itu adalah jembatan komunikasi antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat,” tegas Saibansah di hadapan peserta.
Dalam kegiatan tersebut, Saibansah membagikan pengalamannya dalam menangani berbagai persoalan pers, termasuk pengalamannya saat menjadi petugas haji pada 2026. Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa komunikasi publik yang baik sangat diperlukan, khususnya dalam membangun citra positif pimpinan dan lembaga dalam pelayanan haji dan umrah.
Ia menegaskan, informasi yang disampaikan humas harus cepat, akurat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Humas juga tidak sekadar menyampaikan program atau kegiatan lembaga, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan institusi.
Dalam pelayanan haji dan umrah, kebutuhan terhadap informasi terpercaya semakin penting. Informasi tidak hanya dibutuhkan jemaah yang sedang menjalankan ibadah, tetapi juga keluarga jemaah yang berada di Indonesia.
“Saat kami mengemban amanah waktu itu, informasi yang kami sampaikan bukan hanya dibutuhkan oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Karena itu, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami masyarakat umum,” katanya.
Saibansah juga menyoroti perkembangan media sosial yang membuat informasi bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi humas karena informasi yang belum terkonfirmasi berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, humas harus mampu merespons informasi yang berkembang dengan menghadirkan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Humas harus mampu merespons informasi yang berkembang di media sosial. Ketika ada informasi yang belum terkonfirmasi, humas harus hadir memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah fungsi strategis perlu dijalankan humas, mulai dari penyedia informasi, penghubung dengan publik, pengelola komunikasi saat terjadi krisis, hingga membantu mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Saibansah juga mendorong penguatan hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan media. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik.
Ia mencontohkan informasi terkait perlindungan jemaah, termasuk pemberitaan mengenai travel yang bermasalah serta berbagai upaya pelayanan di bandara. Menurutnya, informasi tersebut perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai layanan dan perlindungan jemaah.
“Kemitraan dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. PWI Kepri siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui kegiatan seperti coffee morning, sehingga kolaborasi yang baik lebih cepat dan berimbang,” kata Cak Iban.
Ia juga menekankan pentingnya humas memiliki jaringan yang kuat, menjaga nama baik institusi dan pimpinan, serta mampu memberikan ide-ide positif dalam membangun citra lembaga.
Menurutnya, ketika terdapat pemberitaan yang perlu diluruskan, humas harus melakukan komunikasi dan memberikan informasi pembanding berdasarkan fakta, bukan sekadar melakukan bantahan tanpa data.
“Ikhtiar seorang humas adalah memberikan informasi yang positif, membangun komunikasi, dan menjaga reputasi institusi. Ketika ada persoalan pemberitaan, yang terpenting adalah bagaimana memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan tetap menjaga hubungan baik dengan media,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menanyakan cara menghadapi wartawan yang dinilai sengaja mencari kesalahan dan berniat buruk dalam menulis berita, termasuk bagaimana memastikan wartawan yang datang kepada institusi bekerja secara profesional.
Menjawab pertanyaan tersebut, Saibansah menegaskan bahwa pihak yang berhadapan dengan wartawan dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Salah satunya dengan mengecek data perusahaan pers maupun wartawan melalui kanal resmi Dewan Pers.
“Untuk mengetahui apakah wartawan bekerja secara profesional, salah satunya dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui situs resmi Dewan Pers. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers,” jelasnya.
Penanggungjawab : oktarian
Editor : Ronny Alimin
Reporter : dwi susilo
